Tanya Jawab Sistim Kontrol Permesinan Kapal : (Disesuaikan Dengan STCW Amande…

Sistem kontrol permesinan kapal mencakup perangkat sensor, pengatur, dan aktuator untuk mengendalikan kerja mesin secara otomatis. Standar kompetensi perwira mesin yang mengoperasikan sistem ini diatur dalam STCW Code A-III/1 sesuai acuan Amandemen Manila 2010 guna meningkatkan keselamatan pelayaran

STCW Convention and STCW Code: Including 2010 Manila Amendments

merujuk pada standar global yang diterbitkan oleh International Maritime Organization (IMO) mengenai aturan pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi para pelaut di seluruh dunia. Buku ini merupakan hasil pembaruan besar dari konvensi asli tahun 1978 melalui Amandemen Manila 2010.

STCW Convention and STCW Code: Including 2010 Manila Amendments

merujuk pada standar global yang diterbitkan oleh International Maritime Organization (IMO) mengenai aturan pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi para pelaut di seluruh dunia. Buku ini merupakan hasil pembaruan besar dari konvensi asli tahun 1978 melalui Amandemen Manila 2010.

STCW Convention and STCW Code 2017 Edition

Buku ini merupakan referensi hukum dan panduan global paling krusial mengenai standar pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi para pelaut di seluruh dunia. Istilah "STCW 2017" merujuk pada tahun rilis edisi cetak konsolidasi teranyar dari IMO, yang incorporates (memasukkan) seluruh amandemen Manila 2010 yang mulai berlaku penuh secara wajib sejak 1 Januari 2017

Hukum Laut Indonesia : Edisi Baru

Buku ini menggarisbawahi pentingnya sejarah hukum laut nasional, yang bermula dari perjuangan mengubah konsep laut Indonesia. Melalui Deklarasi Djuanda 1957, Indonesia berhasil menyatukan daratan dan lautan menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh (Negara Kepulauan/Archipelagic State), menggantikan aturan kolonial yang memisahkan pulau-pulau kita dengan laut bebas

Prinsip-prinsip Kepemimpinan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-099-475-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

303.34 SAS p

Penuntun Klaim Angkutan Laut

Secara umum, kesimpulan dari buku "Penuntun Klaim Angkutan Laut" karya Subandi adalah bahwa penyelesaian klaim dalam industri angkutan laut harus dilakukan secara sistematis, prosedural, dan berbasis pada dokumen hukum yang valid untuk melindungi hak pemilik kargo maupun pihak pengangkut.

Seri Hukum Dagang : pengangkutan laut dalam hubungan dengan wawasan nusantara

Angkutan laut dipandang bukan sekadar alat angkut barang atau manusia, melainkan sarana utama untuk mewujudkan konsep Wawasan Nusantara dan memperkokoh kesatuan ekonomi nasional, Buku ini merupakan bagian dari seri literatur hukum dagang khusus yang membahas peranan vital sektor transportasi dan angkutan laut dalam mendukung integrasi wilayah Indonesia. Pembahasannya menitikberatkan pada bagaim…

Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia

Secara khusus, buku ini membahas kontribusi nyata serta regulasi domestik Indonesia dalam mengadopsi prinsip maritim internasional. Topik utama di dalamnya mencakup konsepsi negara kepulauan (archipelagic state), penegakan yurisdiksi di wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, hingga pembahasan mengenai isu penangkapan ikan ilegal

Hukum Pengangkutan Niaga

Buku Hukum Pengangkutan Niaga membahas prinsip-prinsip hukum yang mengatur kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dalam kegiatan perdagangan, baik melalui angkutan darat, laut, maupun udara