Ditapis dengan
Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa
Kaitan antara pengadaan barang/jasa dan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa menjadi praktik rutin, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah bersifat multi-aspek dan mempunyai karakter khusus bila dibandingkan dengan kontrak komersial atau kontrak privat pada umumnya.
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- 978-602-1186-02-2
- Deskripsi Fisik
- 594 hlm. ; 15 x 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.07 PUR a
Undang-Undang Pendidikan Tinggi 2012 (UU RI No. 12 Tahun 2012)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan Nasional, tidak dapat terlepaskan dari amanat pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-477-4
- Deskripsi Fisik
- 435 hlm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 379.598 SIN u
Mahasiswa Bahaya Narkotika
Buku ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan mahasiswa.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 102 hlm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 362.293 BAD m
Jasa konsultan Dalam Pengadaan Pemerintah
Pembahasan dan uraian yang disampaikan dalam buku ini berdasar Peraturan Presiden 54 Thun 2010 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 70 Tahu 2012, serta Peraturan Kepala LKPP No. 14 tahun 2012.
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- 978-602-70107-3-4
- Deskripsi Fisik
- 220 hlm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 MUD j
Pengadaan Langsung Dengan Berbagai Aspeknya
Pengadaan langsung adalah metode pengadaan yang paling sederhana, maka yang sederhana itu harus mudah. Namun ternyata mengenai pengadaan langsung ini perihal yang justru paling sering dipertanyakan, terutama dalm tataran praktis atau implementasinya oleh para insan pelaku pengadaan barang/ jasa pemerintah Indonesia.
- Edisi
- Cetakan II
- ISBN/ISSN
- 978-602-17112-17
- Deskripsi Fisik
- 129 hlm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.53 MUD p
Pancasila : Ideologi Tengah Tanpa Oposisi
Buku ini merupakan cetakan ketiga dan edisi revisi serta tambahan substansi, gambar, literatur, dan indeks sebagai upaya memenuhi masukan dari pembaca. Dengan demikian, buku ini lebih tebal dengan adanya tambahan 26 halaman dari cetakan kedua.
- Edisi
- Revisi
- ISBN/ISSN
- 978-602-8286-46-6
- Deskripsi Fisik
- 246 hlm. ; 16 x 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 320.5 ANW p
Pancasila : Ideologi Tengah Tanpa Oposisi
Pancasila adalah ideologi yang disusun dan dibentuk secara sadar oleh tokoh-tokoh pemikir, pejuang, dan pemimpin Indonesia (1945). Pancasila sengaja didesain sebagai ideologi tengah tanpa oposisi yang berbeda dengan semua ideologi negara lainnya seperti yang dijelaskan Presiden Soekarno kepada seluruh pemimpin bangsa yang hadir dalam sidang umum perserikatan bangsa-bangsa tanggal 30 September 1…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- 978-602-18771-7-3
- Deskripsi Fisik
- 212 hlm. ; 16 x 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 320.5 ANW p
Manajemen Transportasi
Buku Manajemen Transportasi ini memuat secara rinci aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan transportasi, baik itu transportasi darat, laut, maupun udara.
- Edisi
- 1 Cetakan XII
- ISBN/ISSN
- 979-421-369-1
- Deskripsi Fisik
- x, 346 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 380.068 ABB m
Nautika: P2TL, Jaga Navigasi, Marpol, Keadaan Darurat Dan SAR
Buku ini berisi tentang teori dan materi praktik yang akan menunjang keahlian serta keterampilan dalam menerapkan ilmu Nautika di kapal niaga bagi peserta didik, baik taruna di perguruan tinggi pelayaran atau maritim, maupun siswa SMK Pelayaran
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-044-869-8
- Deskripsi Fisik
- 168 hlm.; 21 x 28,5 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 387.5 RUB n
Hukum Maritim
Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengurus tata tertib suatu lingkungan masyarakat., misalnya masyarakat maritim, karena ada kepentingan masyarakat dalam lingkungan tersebut, agar tidak terjadi benturan satu sama lain, maka harus ada aturan yang bersifat memaksa untuk dipatuhi.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-8981-90-3
- Deskripsi Fisik
- viii, 196 hlm.; Uk: 14x20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.096 KAR h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah